Buka Ruang Berani Berbincang: Seni Berekspresi & Berpendapat untuk Remaja
31 May 2020
Pertemuan Tim PKBI Pusat dengan Kasubdit Pendidikan dan Pengentasan Anak Ditjen Pas
8 July 2020
Direktur Eksekutif PKBI (Eko Maryadi) memberikan tanggapan terkait keputusan DPR dan pemerintah untuk mengeluarkan 16 RUU dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020, termasuk di dalamnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang sejatinya merupakan inisiatif DPR dan sudah dibahas sejak periode DPR 2016-2019.
Seperti dikutip dalam suara.com, Pak Direktur mengungkapkan bahwa RUU PKS harus diprioritaskan dalam pembahasan di DPR dan pemerintah mengingat urgensi dan kebutuhan aturan hukum yang bisa menjangkau wilayah komunitas atau lingkungan sosial tertentu. Dalam banyak laporan kasus kekerasan seksual, pelaku justru merupakan orang yang dikenal korban, anggota keluarga, orang terdekat korban, atau seseorang yang memiliki relasi kuasa atas korban.
Untuk selanjutnya bisa klik link : https://www.suara.com/news/2020/07/04/220002/ruu-pks-dan-absennya-negara
