Siaran Pers : Remaja Harus Jadi Tokoh Utama Dalam Program Keluarga Berencana
30 October 2019
Show all

Temuan Baru dalam Konteks Ekstremisme dan Terorisme di Indonesia

Preparatory Meeting of Civil Society Organization Forum merupakan pertemuan CSO yang diselenggarakan oleh Kemenko Polhukam dan Asian Muslim Action Network Indonesia (AMAN Indonesia) guna mengumpulkan rekomendasi dari CSO terkait pencegahan dan perlawanan ekstremisme dan terorisme di negara-negara sub regional. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari rangkaian pertemuan yang telah diadakan dari 2017.

 

  • Sub Regional Meeting (SRM) pertama (Manado, 29 Juli 2017) menghasilkan dokumen yang menyatakan pentingnya kolaborasi dengan CSO dalam menjawab kegentingan ekstremisme dan terorisme.
  • CSO forum of Sub Regional Meeting (Lombok, 5 Agustus 2018) menghadirkan perwakilan CSO dari negara-negara sub regional (Indonesia, Australia, Malaysia, Myanmar, Selandia Baru, Filipina, Singapura, dan Thailand).
  • Hasil dari pertemuan di Lombok dipresentasikan dalam SRM (Jakarta, 6 November 2018). Dibahas mengenai isu krusial kolaborasi CSO dengan pemerintah; membawa perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi; dan memperkuat suara tokoh agama dalam mempromosikan dialog antar agama serta menyebarkan paham moderat di masyarakat.
  • Pertemuan SRM selanjutnya akan diadakan Desember 2019 di Bali.

 

Fungsi dari preparatory meeting adalah untuk menyusun catatan-catatan penting dari gabungan CSO yang hadir untuk disampaikan saat CSO forum dalam rangkaian SRM Desember mendatang. CSO forum bisa menjadi tempat masyarakat sipil melakukan bacaan ulang atau mengangkat temuan baru yang ditemukan dalam konteks penanggulangan ekstremisme.

 

Tujuan CSO forum:

  • Ruang berbagi dan bertukar pengalaman dan pembelajaran, baik maupun buruk dalam penanganan kekerasan yang bernuansa ekstremisme
  • Membaca perkembangan terbaru ekstremisme, melakukan analisis terkait aktor-aktor baru dalam radikalisme dan ekstremisme
  • Melahirkan statement tentang akar-akar ekstremisme yang baru, prioritas isu yang harus diangkat negara, strategi gender mainstreaming, dan kemitraan pemerintah dan CSO yang harus diperbaiki.

 

Tujuan SRM:

  • Membangun kesamaan pandangan di antara negara-negara sub regional terhadap persoalan yang terkait dengan ekstremisme yang merupakan ancaman global
  • Mengkoordinasikan upaya penanggulangan ekstremisme di sub regional, termasuk lintas negara
  • Memperkuat kerja-kerja bersama yang sudah pernah dilakukan di antara negara-negara sub regional sehingga upaya penanggulan ekstremisme juga bisa dilakukan secara bersama.

 

Bacaan konteks ekstremisme dari hasil pertemuan di Lombok (2018) adalah:

  • Perlu pemahaman konsep maskulinitas dan femininitas yang berpengaruh pada proses rekrutmen dan radikalisasi
  • Perubahan dari sistem ‘backyard’ (diam-diam) menjadi ‘dining room’ (terbuka). Bukan lagi satu orang dalam keluarga yang bergabung dengan kelompok ekstremis, tetapi satu keluarga (utamanya perempuan dan anak) berperan aktif dalam terorisme
  • Sekolah harus memastikan setiap anak mendapat porsi yang setara dalam menerima pendidikan. Dunia pendidikan sudah mulai terinfiltrasi oleh ekstremisme
  • Area pasca konflik merupakan tanah yang subur untuk tumbuhnya ekstremisme

 

Dalam preparatory meeting, ada 4 topik yang dibahas: pendidikan, pekerja migran, rehabilitasi dan reintegrasi, serta perempuan dan anak.

 

Pendidikan

 

Salah satu critical locus sekaligus strategic area dalam menangkal penyebaran radikalisme dan ekstremisme kekerasan adalah dunia pendidikan. Temuan SETARA Institute ditemukan data-data mengenai ekstremisme dalam pendidikan:

 

Potret intoleransi di SMA Negeri (data 2016)

  • 61,6 % toleran, 35,7% intoleran pasif, 2,4% intoleran aktif, 0,3% teror
  • Guru agama di sekolah merupakan sumber pengetahuan agama terbesar, disusul orang tua dan internet
  • Sikap terhadap perbedaan cara beribadah orang lain, sebagian besar menjawab ‘Mereka tidak benar/menyimpang’
  • 7,5% tidak setuju di setiap sekolah ada tempat ibadah untuk semua agama (sedikit namun mengkhawatirkan)
  • 13,5% tidak setuju fasilitas sekolah negeri digunakan untuk perayaan keagamaan yang berbeda dengan dia (tidak mayoritas namun mengkhawatirkan)
  • 11,3% mendukung khilafah sebagai sistem terbaik
  • 30,8% berpendapat ketua OSIS harus satu agama dengan mereka.

 

Pekerja migran

 

Pekerja migran adalah korban tidak langsung dari terorisme. Setelah terjadi bom Bali dan diketahui bahwa pelakunya beberapa berasal dari Lamongan, pemerintah Malaysia dan Singapura membuat kebijakan tidak langsung untuk tidak menerima TKI dari Lamongan. Namun, selain korban beberapa tahun terakhir ini ditemukan pola keterkaitan pekerja migran dan terorisme. Tidak sedikit nama pelaku terorisme yang mempunyai background sebagai pekerja migran. Migrant Care menyampaikan insight mengenai fenomena tersebut.

 

  • Dalam konteks Hong Kong, media dan media sosial membentuk konstruksi tentang hedonisme dan lesbianisme pekerja migran di Hong Kong. Maka, pada rentang 2012-2015 didatangkan (oleh pemerintah dan swasta) dai-dai dalam jumlah yang tidak terkontrol. Ada elemen negara menyuburkan ekstremisme karena dai-dai ini merupakan rekomendasi pemerintah. Fenomena tersebut juga terjadi di negara-negara Asia Timur lainnya seperti Jepang dan Korea. Jarang terjadi di Timur Tengah karena kesulitan mengakses Internet dan media sosial.
  • Kelompok ini menjadi sasaran grup ekstremis karena mereka mobile dan sangat dermawan. Dalam konteks solidaritas dalam bencana, bantuan tercepat datang dari pekerja migran.
  • Ada penurunan signifikan dari organisasi-organisasi pekerja migran, yang awalnya sebagian besar trade union menjadi organisasi keagamaan.

 

Rehabilitasi dan reintegrasi

 

  • Rehabilitasi dan reintegrasi bagi masyarakat yang terpapar paham radikalisme dilakukan dengan pendekatan hak asasi manusia.
  • Menurut C-SAVE, dari jumlah deportan dan returnee (yang sudah sampai Suriah dan sudah kembali) 35% perempuan dan 42% anak-anak.
  • Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah deportan tertinggi, disusul Jawa Timur kemudian Jawa Tengah. Jawa menjadi basis dari gerakan ekstremisme.
  • Intervensinya: pengembangan alat bantu R&R, peningkatan kapasitas pekerja sosial, dan advokasi kebijakan.

 

Tahap-tahap rehabilitasi:

  • Penilaian awal, trust building
  • Pengenalan program rehabilitasi, diskusi nationhood dan agama
  • Evaluasi dan monitoring, persiapan kembali ke komunitas
  • Reunifikasi ke keluarga atau komunitas. Kalau hasilnya baik, akan dipulangkan, tetapi kalau sebaliknya akan melanjutkan rehabilitasi.

 

Perempuan dan anak

 

Kasus bom Surabaya dan Sibolga membuktikan bahwa perempuan kini menjadi aktor aktif dalam terorisme.

 

Tren terbaru: tentara anak dan keluarga

  • Bentuk leaderless dari cell system ke family system. Bukan dari satu pimpinan yang menarik anggota baru, tetapi berpindah ke keluarga.
  • Heavenly rewards. Laki-laki dijanjikan mendapat 72 bidadari, sedangkan perempuan dapat 40 tiket ke surga, sehingga ia bisa mengajak orang tua dan keluarganya untuk ke surga.
  • Keluarga Surabaya menjadi panutan bagi keluarga jihadi dan tentara anak

 

Peran perempuan Indonesia di ISIS

  • Loyal followers/spouse
  • Jihadist producers
  • Fundraisers
  • Propaganda recruitment
  • Pelaku terorisme

 

Alasan perempuan ikut dalam praktik tersebut: faktor agama, ideologi, politik, personal, gender roles.

 

Rekomendasi

 

  1. Penegakan prinsip-prinsip HAM
  2. Pendekatan parsitipatif antara pemerintah dan pekerja migran
  3. Intervensi yang selama ini dilakukan umum, maka perlu lebih spesifik lagi khususnya perempuan dan anak.
  4. Memetakan early warning sign.
  5. Pelibatan pemda dalam penganggaran yang melibatkan kelompok radikal