Remaja PKBI Turut Bergabung dalam Aksi “Menuju Indonesia Bangkrut”: Saatnya Mengembalikan Kebijakan pada Kepentingan Rakyat

Jakarta – Remaja PKBI turut mengambil bagian dalam aksi massa bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” yang digelar oleh mahasiswa dan elemen masyarakat sipil di kawasan Jakarta pada Jumat (12/6). Kehadiran Remaja PKBI dalam aksi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap berbagai kebijakan yang dinilai semakin menjauh dari kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta masyarakat berpenghasilan rendah.

Berdasarkan pemantauan di lapangan, massa aksi yang melakukan long march dari kawasan Gelora Bung Karno menuju Bundaran HI beberapa kali dihadang aparat keamanan. Sekitar pukul 15.56 WIB, terjadi dorong-dorongan antara mahasiswa dengan aparat kepolisian dan tentara di sekitar kawasan Plaza UOB, dekat Stasiun Sudirman. Massa berupaya melanjutkan perjalanan menuju Bundaran HI, namun dihadang pagar besi dan blokade aparat yang telah dipasang sebelumnya.

Meski sempat berhasil maju beberapa meter, massa aksi kembali tertahan. Mahasiswa bertahan di lokasi sambil menyampaikan orasi dan tuntutan hingga malam hari sebelum akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 20.00 WIB karena akses menuju titik aksi utama tetap tertutup.

Bagi PKBI, aksi tersebut bukan sekadar unjuk rasa. Aksi tersebut merupakan ruang demokrasi yang sah bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menyampaikan kegelisahan terhadap arah kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat.

Ketika Kebijakan Ekonomi Menambah Beban Kelompok Rentan

PKBI memandang bahwa berbagai persoalan yang disuarakan mahasiswa tidak dapat dilepaskan dari memburuknya kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar serta kenaikan harga BBM berpotensi memperbesar hambatan akses terhadap layanan dasar yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara.

Dampak tersebut tidak dirasakan secara merata. Perempuan dan anak sering kali menjadi kelompok yang menanggung beban paling besar ketika biaya hidup meningkat.

Kenaikan harga kebutuhan pokok, transportasi, obat-obatan, serta berbagai kebutuhan kesehatan membuat banyak keluarga harus mengurangi pengeluaran penting. Bagi perempuan hamil, ibu menyusui, dan anak-anak, kondisi ini dapat berujung pada berkurangnya akses terhadap layanan kesehatan, pemeriksaan rutin, kebutuhan gizi, hingga pengobatan yang memadai.

Ketika ongkos menuju fasilitas kesehatan semakin mahal, ketika kebutuhan pangan bergizi semakin sulit dijangkau, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kondisi ekonomi keluarga, melainkan kualitas hidup generasi mendatang.

Kelompok rentan lainnya, termasuk penyandang disabilitas, masyarakat miskin, dan kelompok yang selama ini mengalami diskriminasi sosial, juga menghadapi risiko yang semakin besar. Dalam situasi ekonomi yang memburuk, mereka kerap menjadi pihak yang paling akhir mendapatkan perlindungan dan pelayanan.

Karena itu, PKBI memandang bahwa kebijakan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada angka-angka pertumbuhan. Kebijakan harus dinilai dari seberapa jauh mampu menjamin hak masyarakat atas kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan kehidupan yang bermartabat.

Program Sosial Harus Tepat Sasaran

PKBI juga menilai bahwa berbagai program sosial yang dijalankan pemerintah harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat yang paling membutuhkan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, perlu terus dievaluasi agar pelaksanaannya tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata bagi kelompok yang paling rentan. Upaya peningkatan kualitas hidup anak tidak cukup hanya dilakukan melalui program yang bersifat umum, tetapi juga harus menyasar kelompok yang membutuhkan perhatian khusus.

Anak-anak yang mengalami stunting, anak penyandang disabilitas, serta anak-anak yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) membutuhkan intervensi yang lebih serius dan berkelanjutan. Peningkatan layanan kesehatan anak, penguatan fasilitas kesehatan daerah, serta pemerataan akses tenaga kesehatan harus menjadi prioritas pembangunan.

Investasi terbaik bagi masa depan bangsa bukan hanya pembangunan fisik, melainkan memastikan setiap anak Indonesia dapat tumbuh sehat, aman, dan memperoleh layanan yang layak tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun wilayah tempat tinggalnya.

Masyarakat Sipil Bukan Musuh Negara

PKBI juga menyoroti semakin menguatnya narasi yang berupaya mendiskreditkan organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, maupun kelompok-kelompok advokasi yang selama ini bekerja mendampingi masyarakat.

Pelabelan sebagai “antek asing” terhadap organisasi masyarakat sipil tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi merusak ruang demokrasi yang sehat. Selama puluhan tahun, berbagai organisasi masyarakat sipil telah menjadi mitra penting dalam memperjuangkan kesehatan, pendidikan, hak perempuan, perlindungan anak, dan berbagai isu kemanusiaan lainnya.

Pemerintah seharusnya membangun sinergi dengan organisasi masyarakat sipil, bukan memosisikan mereka sebagai lawan. Tujuan yang diperjuangkan pada dasarnya sama: menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.

Hal yang sama berlaku bagi mahasiswa dan kelompok muda yang turun ke jalan menyampaikan aspirasi. Mahasiswa adalah bagian dari masyarakat yang memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat. Mereka adalah generasi terpelajar yang menggunakan pengetahuan, kajian, dan kepedulian sosial untuk mengawal jalannya pemerintahan.

Menyederhanakan kritik sebagai ancaman atau stigma hanya akan menjauhkan pemerintah dari suara rakyat yang sesungguhnya.

Reformasi Kebijakan untuk Indonesia yang Lebih Adil

PKBI percaya bahwa perubahan sosial selalu lahir dari keberanian warga negara untuk bersuara ketika melihat ketidakadilan. Kehadiran Remaja PKBI dalam aksi ini merupakan bagian dari komitmen untuk terus mengawal kebijakan publik agar berpihak pada hak-hak masyarakat, terutama perempuan, anak, dan kelompok rentan.

Indonesia membutuhkan kebijakan yang mendengarkan rakyat, menghormati partisipasi publik, dan menempatkan kesejahteraan masyarakat di atas kepentingan politik jangka pendek.

Suara mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, dan generasi muda bukanlah ancaman bagi demokrasi. Sebaliknya, suara-suara itulah yang menjaga demokrasi tetap hidup.

Saat kebijakan mulai menjauh dari kebutuhan rakyat, maka keberanian untuk bersuara menjadi tanggung jawab bersama. Karena masa depan Indonesia tidak boleh ditentukan tanpa melibatkan mereka yang akan hidup dan tumbuh di dalamnya.

Foto oleh Tim PKBI Nasional

Foto oleh Tim PKBI Nasional

Foto oleh Tim PKBI Nasional

Foto oleh Tim PKBI Nasional