Pembukaan Rapat Pleno dan Paripurna I 2024

Jakarta, 3 Mei 2024 – Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) saat ini sedang menggelar Rapat Pleno Nasional dan Paripurna I untuk Periode Kepengurusan 2023 – 2026 dari tanggal 3 hingga 5 Mei 2024. Kegiatan ini sebagai agenda rapat tahunan yg menjadi mandat organisasi. Tujuannya untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan anggaran tahun 2023, serta memperkenalkan rencana kerja Pengurus Nasional untuk periode berikutnya.

Kehadiran perwakilan dari International Planned Parenthood Federation (IPPF), seperti Juliana Moses, sebagai Perwakilan Direktur Regional IPPF, memberikan konfirmasi atas dukungan internasional terhadap upaya PKBI dalam memperjuangkan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) di Indonesia. Moses menekankan peran krusial yang dimainkan oleh PKBI dalam menghadapi isu-isu tersebut sejak bergabung dengan IPPF pada tahun 1959, sambil menyoroti evolusi dan adaptasi organisasi ini dalam menjawab tuntutan masa kini.

Ketua Pengurus Nasional PKBI, Ichsan Malik, dalam sambutannya menyoroti tantangan yang akan dihadapi organisasi ke depan, termasuk regulasi layanan kesehatan. Salah satu respons yang menjadi kebutuhan mendesak adalah akreditasi klinik layanan PKBI, yang dipandang sebagai langkah krusial dalam menjamin pelayanan berkualitas dan mendukung profesionalisme dalam bidang kesehatan reproduksi.

Ichsan Malik juga menekankan pentingnya mengatasi tantangan pemenuhan HKSR di kalangan remaja, dengan memperhatikan isu-isu seperti perkawinan anak dan kekerasan yang belum sepenuhnya terhubung dengan remaja. “Isu-isu perkawinan anak dan kekerasan belum tersosialisasi secara menyeluruh kepada remaja yang saat ini didampingi oleh Youth Forum PKBI.”

Lebih lanjut, hasil penelitian kolaboratif antara PKBI Nusa Tenggara Barat (NTB) bekerja sama dengan Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) dan Universitas Islam Al-Azhar (Unizar) yang diseminasi pada serangkaian kegiatan ini menyoroti tentang manajemen klinis perkosaan, menunjukkan kekurangan dalam standar penanganan korban kekerasan seksual di wilayah NTB.

Diseminasi hasil penelitian ini menjadi panggilan penting untuk meningkatkan standar pelayanan kesehatan yang lebih inklusif dan komprehensif. Dengan upaya kerjasama lintas sektor dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kebutuhan masyarakat rentan, PKBI diharapkan dapat terus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan HKSR di Indonesia.

Diseminasi penelitian “Persepsi Penyedia Layanan bagi Penyintas Kekerasan Seksual terhadap Layanan Manajemen Klinis Perkosaan” yang menjadi serangkaian pembuka kegiatan ini juga menyoroti pentingnya adanya layanan standar minimal manajemen klinis perkosaan yang sesuai dengan acuan nasional. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan inklusi dalam pemenuhan HKSR bagi remaja dan masyarakat rentan.