PKBI, Dulu dan Kini
Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia dideklarasikan pada 23 Desember 1957 dan menjadi NGO/LSM pertama di Indonesia yang memelopori gerakan Keluarga Berencana (KB) nasional, jauh sebelum BKKBN.
PKBI lahir dibidani oleh sekelompok tokoh dan ahli kesehatan nasional yang prihatin dengan masalah kependudukan mulai dengan tingginya angka kematian ibu (AKI) di tanah air.
Tersebutlah dr. Soeharto –dokter pribadi Presiden Soekarno– yang pada awal 1950 memikirkan berdirinya organisasi keluarga berencana.
Niat dokter Soeharto semakin kuat setelah berdiskusi dengan berbagai pihak, diantaranya Mrs.Dorothy Brush, perwakilan Federasi Keluarga Berencana Internasional atau IPPF, juga dengan dokter Abraham Stone dan Margareth Sanger dari Research Institute New York, USA.
Diskusi tentang banyaknya perempuan Indonesia yang hamil sekaligus yang meninggal, karena keguguran dan kasus kekurangan gizi, menjadi isu kemanusiaan yang menguatkan keputusan para pendiri membentuk PKBI.
Dari situ pula ide gerakan Keluarga Berencana (KB) yang memperjuangkan akses kesehatan perempuan lahir dan dibangun di PKBI.
Pada 1969, PKBI menjadi anggota International Planned Parenthood Federation (IPPF) organisasi perencanaan keluarga yang bermarkas di London, UK. Sampai hari ini PKBI menjadi satu-satunya wakil Indonesia di IPPF yang beranggotakan 184 negara.
Berapa tahun kemudian, gerakan Keluarga Berencana sejahtera yang diinisiasi PKBI mulai direspon pemerintah.
Tahun 1969, PKBI menjadi saksi berdirinya Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) yang diberi mandat oleh negara untuk memberikan pelayanan Keluarga Berencana (KB) di pulau Jawa dan Bali.
Sedangkan PKBI memilih peran mengadakan riset, kajian, pelatihan isu kesehatan reproduksi seksual (kespro), hingga sosialisasi pelayanan KB di berbagai wilayah Indonesia.
Pada 1970 LKBN berubah menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (sekarang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) alias BKKBN.
Selama periode 1970 hingga 1980-an itulah program KB oleh BKKBN maupun gerakan kespro oleh PKBI dianggap bagian integral pembangunan manusia Indonesia.
Namun sayangnya, gerakan kespro dan KB mulai menyurut pada awal 1990-an dan terus menghadapi tantangan besar hingga hari ini.
PKBI Daerah dan Relawan
Setelah eksis selama 63 tahun di kancah nasional, PKBI berdiri di 25 propinsi. Mulai dari : Aceh, Jambi, Bengkulu, Sumatra Barat, Sumatera Selatan, Sumatra Utara, Riau, Kepri, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.
Gerakan kespro PKBI juga mencakup 183 kabupaten/kota di Indonesia dan melibatkan relawan dan remaja Indonesia dari ujung barat hingga timur.
Menghadapi masalah kependudukan dan kesehatan reproduksi yang makin rumit, PKBI memprioritaskan pengembangan program sensitif gender, penguatan layanan kespro komprehensif, serta keberpihakan kepada kelompok yang terpinggirkan (marginal) dengan tagline “berjuang untuk pemenuhan hak-hak seksual dan kesehatan reproduksi yang inklusif”.
Kunci kekuatan PKBI adalah PKBI kerelawanan (volunteerism) yang diatur dalam mekanisme organisasi dan terus diperbaiki mengikuti perkembangan zaman.
Setiap lima tahun PKBI menetapkan representasi pengurus nasional dan daerah sebagai penentu kebijakan, didukung oleh staf profesional dan relawan lapangan sebagai pelaksana, baik yang remaja maupun dewasa.
Profesionalisme dan regenerasi menjadi kunci kemandirian PKBI. Dengan jumlah relawan mencapai 3915 orang, relawan muda (youth) dilibatkan dalam berbagai keputusan dan program PKBI demi kelangsungan dan pelaksanaan nilai-nilai organisasi.
Memasuki usia ke 63 (2020), PKBI bertekad memperkuat visi organisasi yakni mewujudkan keluarga Indonesia yang bertanggung jawab dan inklusif.
Selama 63 tahun, PKBI berkiprah dalam isu hak kesehatan seksual reproduksi (HKSR), menjalankan program anak dan remaja, menginisiasi gerakan kesehatan nasional, terlibat dalam penanggulangan HIV AIDS, kampanye nasional penghapusan stigma dan diskriminasi berbasis masyarakat, advokasi layanan kesehatan seksual reproduksi aman komprehensif, menyiapkan pusat informasi dan konseling HKSR, dan melakukan mobilisasi sumber dana secara transparan akuntabel.
Menghadapi pandemi global Covid-19, pengurus, staf, relawan PKBI bertekad terus maju dan berinovasi untuk memperjuangkan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi di berbagai usia, gender dan strata sosial.
Dengan dukungan dan kerja sama multi pihak, PKBI akan melanjutkan peran-perannya di tengah masyarakat melalui platform konvensional maupun digital.
Selamat ulang tahun ke 63 Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia : semoga kita semua dilimpahi umur panjang, sehat fisik, mental spiritual, sejahtera lahir batin, dan dianugerahi kemampuan untuk berbuat lebih baik ke depan.